RAKORTEK PENANGANAN BLANKSPOT DAN LEMAH SIGNAL INTERNET DI POLEWALI MANDAR
03 Jun 2025 Kegiatan
Dinas Kominfo Press Sulawesi Barat dan Dinas Kominfo SP Polewali Mandar berkolaborasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Blankspot dan lemah Signal Internet di Hotel Alternatif Polewali pada hari Selasa Tanggal 3 Juni 2025.
Sekitar 50 undangan yang ikut pada acara tersebut diantaranya ; Camat Tutar, Camat Bulo, Camat Tapango, Camat Balanipa, 4 Kepala Desa beserta Sekdes, Kepala PKM Matangnga, Bulo dan Tutar, Perwakilan 7 Kepala UPTD SMKN, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan undangan lainnya.
Kepala Dinas Kominfo Press Sulawesi Barat Mustari Mula, S.Sos,.M.Si dalam pengantarnya menyampaikan : " Program Penanganan Blankspot dan Lemah Signal Internet di Propinsi Sulawesi Barat merupakan masuk dalam program Prioritas SDK-JSM "
Kemudian Mustari Mula melanjutkan " SDK - JSM berkomitmen di era kepemimpinannya 5 tahun kedepan seluruh wilayah di Sulawesi Barat sudah ada signalnya semua, terutama kantor pelayanan publik, seperti kantor desa/kelurahan, sekolah, puskesmas dll. "
Acara Rapat Koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Kadis Kominfo SP Polewali Mandar DR. Aco Musaddad HM, mewakili Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam sambutannya Aco Musaddad HM menyampaikan " Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Propinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Bapak Gubernur atas perhatiannya kepada Polewali Mandar, mulai dari penanganan infrastruktur hingga penanganan internet desa".
Aco Musaddad HM kemudian melanjutkan. "Bahwa dalam 100 hari kepemimpinan H.Samsul Mahmud sebagai Bupati dan DR. Suhardi Duka sebagai gubernur banyak hal yang telah dikolaborasikan dan disinergikan dengan baik untuk kemajuan Polewali Mandar, diantaranya Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat, Program Transmigrasi Terintegrasi, Ketahanan Pangan dan yang lainnya, ini merupakan program dari pusat yang ditempatkan di Polewali Mandar.
Olehnya dengan adanya program Provinsi Sulawesi Barat dalam penanganan Blankspot dan lemah Signal akan dapat membantu, program Transmigrasi Terintegrasi dan Program Sekolah Rakyat.
Kadis Kominfo SP Polewali Mandar, yang juga membawakan materi di acara tersebut menyampaikan data desa Blankspot yaitu : Total Desa Seluruh Indonesia 93.971, Desa Blankspot 12.548, atau sekitar 13.40 persen yang Blankspot, khusus Polewali Mandar terdapat 144 Desa, yang Blankspot berjumlah 33 Desa atau 23 persen."
Kemudian Kepala Bidang Pelayanan Informatika Dinas Kominfo Press Sulbar Ridwan Djafar, S.IP, M.Si, menyampaikan: " Bahwa ditengah refocusing anggaran di Pemprov Sulbar, Justru Dinas Kominfo Press mendapatkan tambahan anggaran yang fokus pada penuntasan Desa yang Blankspot.
Tentunya program ini bertahap hingga 5 tahun kedepan. Pada tahun 2025, menurut Ridwan Pemprov Sulawesi Barat akan membagi 15 titik Internet setiap kabupaten, yang meliputi sarana kesehatan, pendidikan dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Menurut data dari Ditjen Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, Dinas Provinsi Terkait dan Dinas Kominfo Kabupaten Se Sulawesi Barat. Yaitu Data Tanpa Koneksi Internet Segmen Fasilitas Layanan Publik di Provinsi Sulawesi Barat yaitu : Kantor Desa 196 Desa, SMA 44, SMK 68, SLB 13, Puskesmas 63. Total : 384.
Khusus Polewali Mandar, Kantor Desa 36, SMA 2, SMK 8, SLB 2, Puskesmas 8. Total 56. Data tersebut perbulan Mei 2025.
Aco Musaddad HM. Menyampaikan dampak dari Blankspot adalah : " Akan terjadi ketimpangan, terbatasnya layanan daring serta akan menghambat pembangunan ekonomi lokal."
Dan adapun penyebab Blankspot menurut Aci Musaddad HM adalah : " Topografi dan Geografi yang sulit dijangkau, Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Ketimpangan Pembangunan."
Tentunya kolaborasi antara pemerintah Pusat, Pemprov Sulawesi Barat dan Pemkab Polewali Mandar permasalahan Desa yang Blankspot dapat diatasi dan dituntaskan.
Kegiatan Terbaru
Jelang Ramadan, Diskominfo SP Polman Gelar Ngaji Pagi Usai Dialog Kinerja...
Polewali Mandar – Menjelang bulan suci Ramadan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Kabupaten Polewali Mandar menggelar kegiatan ngaji pagi yang dirangkaikan usai dialog kinerja, Rabu (28/01/2026).Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo SP Polewali Mandar. Dialog kinerja yang dilaksanakan sebelumnya membahas evaluasi kinerja Sekretariat dan setiap bidang, yakni IKP, TIP, dan Statistik, baik terkait kendala pelaksanaan tugas maupun rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.Ngaji pagi berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan sebagai upaya memperkuat nilai spiritual aparatur sekaligus menumbuhkan etos kerja positif di lingkungan Dinas Kominfo SP Polewali Mandar.Andi Himawan Jasin, ST, M.Si Kepala Dinas Kominfo SP Polewali Mandar menyampaikan bahwa kegiatan ngaji pagi menjadi momentum penting untuk menyeimbangkan profesionalisme kerja dengan penguatan karakter dan nilai keimanan. Aparatur yang memiliki integritas spiritual diharapkan mampu bekerja lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.“Dialog kinerja menjadi ruang evaluasi dan perbaikan, sementara ngaji pagi berperan sebagai penguat moral dan etika kerja. Keduanya saling melengkapi,” ujarnya.Melalui kegiatan ini, Dinas Kominfo SP Polewali Mandar berharap dapat membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada capaian target, tetapi juga menjunjung tinggi nilai religius, kebersamaan, dan integritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.Ngaji pagi direncanakan akan dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan internal dan penguatan budaya kerja di lingkungan Diskominfo SP Polewali Mandar.Dinas Kominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Dinas Kesehatan Polewali Mandar Bahas 730 Data Prioritas OPD 2026, Dukung Integrasi Polman Satu Data...
Polewali Mandar — Forum Rancangan Data Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2026 terus berlanjut. Setelah sebelumnya dilaksanakan di Dinas Pendidikan, kegiatan serupa kini digelar di Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dengan membahas sekitar 730 data prioritas.Forum tersebut berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Jalan H. Andi Depu, Kecamatan Polewali, pada Selasa, 27 Januari 2026. Ratusan data yang dibahas terdiri atas data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, para Kepala Bidang, bagian perencanaan, serta para admin data lingkup Dinas Kesehatan. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan kualitas data yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO SP) terus mengintensifkan koordinasi sejak awal tahun 2026. Upaya ini dilakukan agar pemenuhan data dari seluruh OPD dapat berjalan optimal, sekaligus meningkatkan jumlah dan ragam data yang ditampilkan pada Portal Polman Satu Data.Portal Polman Satu Data sendiri merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mewujudkan integrasi dan keterpaduan data antar perangkat daerah, guna mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data akurat dan terpercaya.Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Statistik DISKOMINFO SP, Amir Bahtiar, memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan atas kinerjanya dalam pemenuhan data. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025, pemenuhan data Dinas Kesehatan di Portal Polman Satu Data telah mencapai 100 persen.“Ini capaian yang sangat baik dan patut diapresiasi. Ke depan, kami berharap kualitas dan keberlanjutan data tetap terjaga,” ujar Amir.Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2026 akan terdapat beberapa penambahan jenis data yang perlu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan untuk melengkapi Portal Polman Satu Data, sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dinamis.Tim Liputan DiskominfoSP Polewali Mandar....
Selengkapnya...
Perkuat Satu Data Daerah, Bapperida dan Diskominfo Polman Sinkronkan Data OPD 2026...
Dalam rangka meningkatkan kualitas pemenuhan data sektoral serta mendukung perencanaan kegiatan tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar.Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Kelurahan Darma.Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Bidang Randal Bapperida Rusdi, Kepala Bidang Statistik Diskominfo SP Amir Bahtiar, jajaran bagian perencanaan, serta perwakilan bidang dari Dinas Pendidikan.Dalam pertemuan tersebut membahas sekaligus menyepakati elemen data yang akan dipenuhi oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2026 yg bersumber dari RPJMD, SIPD, RKPD dsn data usulan OPD terkait. Selain itu, turut disepakati pula jumlah dan jenis data yang akan ditampilkan pada Portal POLMAN Satu Data sebagai bagian dari upaya mewujudkan integrasi dan keterpaduan data antar perangkat daerah.Kepala Bidang Statistik Diskominfo SP, Amir Bahtiar, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah awal di tahun 2026 untuk menyamakan persepsi terkait data yang menjadi kewenangan masing-masing OPD.“Di awal tahun 2026 ini kami bersama Bapperida fokus membahas elemen data per OPD agar terdapat satu persepsi dengan OPD terkait data yang menjadi kewenangannya,” ujarnya.Lebih lanjut, Amir Bahtiar menambahkan bahwa kegiatan koordinasi serupa akan terus dilanjutkan ke OPD lainnya. Kunjungan pembahasan data ini dijadwalkan menyasar sekitar 30 OPD dan akan berlangsung hingga Februari 2026.Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas data sektoral Kabupaten Polewali Mandar semakin akurat, terintegrasi, dan mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data.Tim Liputan Diskominfo SP Polewali Mandar...
Selengkapnya...
Perkuat Tata Kelola Data Daerah, Diskominfo SP Polman Matangkan Rencana Polman Satu Data 2026...
Polewali Mandar — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat koordinasi terkait pemutakhiran dan pemenuhan data sektoral daerah untuk tahun 2026, kegiatan ini dilaksanakan di pojok kolaborasi Dinas Kominfo SP, Kamis, 22 januari 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo SP Polman dan dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Polewali Mandar, kepakla Bidang dan staf bidang statistik Dinas Kominfo SP.Rapat koordinasi ini membahas daftar kebutuhan data untuk tahun 2026, termasuk rancangan elemen data yang akan dimuat dalam portal Polman Satu Data. Selain itu, dibahas pula strategi yang dapat diterapkan agar pemenuhan data sektoral di masing-masing perangkat daerah dapat berjalan lebih optimal, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Kepala Dinas Kominfo SP Polman, Andi Himawan Jasin, ST, M.Si, dalam arahannya menyampaikan bahwa untuk mewujudkan tata kelola data yang baik dan berkualitas, dibutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan data. Menurutnya, sinergi antara pembina data, koordinator data, wali data, serta produsen data menjadi kunci utama dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.“Pengelolaan data tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan komitmen bersama dan koordinasi yang kuat agar data yang dihasilkan benar-benar mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.Hasil rapat ini, menyepakati seluruh perangkat daerah nantinya harus memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya pemenuhan data sektoral serta peran masing-masing dalam mendukung implementasi Polman Satu Data secara berkelanjutan.Polman Satu Data merupakan portal integrasi data sektoral Kabupaten Polewali Mandar yang bertujuan menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Portal ini menjadi rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus mendorong keterbukaan informasi serta sinergi antar perangkat daerah agar data yang dihasilkan memiliki standar yang seragam dan bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat....
Selengkapnya...